LOMBOK TENGAH, Indexindonesia.com — Aksi demonstrasi yang melibatkan ratusan karyawan Alfamart di depan Kantor Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menyedot perhatian publik. Dalam unggahan TikTok akun @FreyaDitt pada Kamis (21/5/2026), terlihat massa yang mengatasnamakan Himpunan Karyawan Alfamart Lombok Tengah itu berorasi dengan lantang.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan tegas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang secara resmi menutup 25 gerai ritel Alfamart di wilayah tersebut. Penutupan ini berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Namun, di balik kebijakan yang bertujuan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta toko kelontong tradisional itu, terdapat cerita pilu dari para karyawan yang menggantungkan hidup dari gerai-gerai yang ditutup.
"Biaya Kos Nggak Cukup, Jauh dari Rumah"
Dalam video yang beredar, seorang pegawai Alfamart dengan suara bergetar menyampaikan keluh kesahnya. Ia mengungkapkan kekhawatiran akan masa depannya setelah gerai tempatnya bekerja ditutup.
"Makan, biaya kos, dan transportasi. Nggak cukup buat kami. Belum lagi pengeluaran lainnya," ujarnya dengan nada memelas.
Karyawan lainnya juga menyoroti wacana relokasi yang diajukan oleh manajemen korporasi Alfamart. Mereka diminta untuk pindah ke gerai Alfamart lain yang masih beroperasi. Namun, bagi mereka, ini bukan solusi mudah.
"Kalau kita nanti jauh, otomatis kita jauh dari tempat rumah, Pak. Kalau yang sekarang di dekat rumah," terang seorang pegawai dalam kesempatan yang sama.
Para karyawan menilai bahwa relokasi akan berdampak pada pembengkakan biaya transportasi dan akomodasi. Bagi mereka yang saat ini mengontrak rumah di dekat tempat kerja, pindah ke lokasi yang lebih jauh berarti harus mencari kos baru dengan biaya yang belum tentu terjangkau.
Kecemasan PHK Membayangi
Penutupan 25 gerai Alfamart secara otomatis mengancam kelangsungan kerja ratusan karyawan. Meskipun ada wacana relokasi, tidak semua karyawan bisa mengikuti skema tersebut karena berbagai keterbatasan.
Beberapa karyawan mengaku sudah mulai mencari pekerjaan baru, sementara yang lain berharap pemerintah daerah memberikan solusi yang lebih manusiawi. Mereka tidak ingin menjadi korban dari kebijakan yang sebenarnya baik untuk melindungi UMKM, tetapi berdampak sosial yang berat bagi pekerja ritel modern.
"Kami tidak anti dengan Perda. Kami hanya minta diperhatikan nasib kami. Jangan sampai kami jadi korban PHK massal," ujar salah seorang perwakilan karyawan dalam orasinya.
Pemkab Lombok Tengah: Penutupan Berlandaskan Hukum
